0 MAKANAN TELAH TIBA, RAKYAT BERPESTA 5

Perjuangan demi perjuangan rakyat tidak pernah terwujud dan terealisai. Janji hanya sebuah janji yang bisa terbangkan angin lalu, walau harus mengatasnamakan Tuhan. Tidak peduli karena emas sudah ada didepan mata. Ketika rakyat dan para generasi berjuang melawan penindasan, mereka harus terhalang aparat pemerintah yang digaji dari jerih payah rakyat, karena mereka telah dijadikan budak professional sebagai penegak hukum di Negara sendiri, ditambah dengan elit politik yang mampu bermain secara licin. Bukan hanya dari itu, permainan tersebut bukan pro terhadap rakyat namun pro terhadap isi kantong dan kepentingan masa depan para penguasa, Sebuah langkah strategis dilakukan dengan sangat hati-hati dan sistematis. Bagaimana agar sirkulasi (perubahan) politik di Indonesia tetap berada pada posisi yang aman dan tetap menguntungkan, padalah rakyat yang memilih namun rakyat lah yang harus menderita dengan pilihan, bahkan digiring ke dalam ladang pembataian politik "The killing field".

Hingga memasuki usia ke-63 tahun kemerdekaan Indonesia, kondisi rakyat dan bangsa justru semakin terpuruk dalam berbagai bidang. Demokratisasi yang dilakukan sejak sepuluh tahun lalu justru membuat bangsa ini makin kehilangan kedaulatannya dalam politik, ekonomi, dan budaya. Dalam bidang politik, pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat justru secara nyata mengkhianati kepercayaan yang diberikan rakyat. Kebijakan yang dibuat pemerintah yang seharusnya untuk menyejahterakan rakyat kenyataannya justru semakin menyengsarakan rakyat.

Dalam bidang ekonomi, sebagian besar aset dan potensi ekonomi bangsa telah diserahkan kepada pihak asing. Rakyat Indonesia sebagai pemilik sah segala sumber daya tersebut justru tidak mendapatkan apa-apa. Rakyat harus membeli sumber daya alam yang dimilikinya sama dengan harga di negara yang tidak memiliki sumber daya alam itu. Perubahan UUD 1945 yang sudah dilakukan empat kali justru membawa kepada pemisahan kekuasaan negara, bukan pembagian kekuasaan negara. Akibatnya, setiap lembaga negara sama-sama merasa memiliki kedaulatan sendiri.

Setiap lembaga negara merasa paling berhak dan sah melakukan tindakan sesuai dengan kepentingannya sendiri tanpa memerhatikan dampaknya terhadap sistem tata negara secara utuh. Kondisi itu diperparah dengan tidak dijalankannya peran Presiden sebagai kepala negara. Presiden seharusnya mampu menjadi penengah atas sengketa lembaga negara, tetapi yang terjadi justru pembiaran atas persoalan bangsa. Kekuasaan mengelola bangsa seharusnya dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh, bukan malah dipecah-pecah, Berbagai persoalan itu terjadi karena kekacauan dalam Perubahan UUD 1945. Perubahan yang dilakukan dinilai lebih memihak kepentingan negara dan pemodal asing dari pada kepentingan bangsa sendiri. Dan rakyat lah yang akan terus menanggung akibat dari itu semua.

Akankah itu terus berlanjut? Bagaimana generasi muda sebagai penerus bangsa, control social dan sebagai pembawa perubahan menyikapinya? Namun entah apa permainan selanjutnya, biarkanlah pemain memainkannya dan yang dimainkan tetap terdiam dan membisu?