0 BLSM Untuk Rakyat, Akankah Menjadi Solusi?

BLSM adalah hasil dari kenaikan harga BBM, yang diberikan kepada rakyat selama empat bulan dengan anggaran Rp.9,32 triliun yang pada awal sebelum penetapan berkisar sekitar Rp.11,6 triliun yang diberikan selama lima bulan. Kalau kita kurangi, selisih anggaran yang diberikan kepada rakyat adalah Rp.2,28 triliun.

Namun yang menarik bagi saya adalah ada uang pengamanan yang dianggaran oleh pemerintah untuk menjaga penyaluran BLSM ini, uang pengamanan ini pun tidak berjumlah sedikit, berkisar sekitar Rp. 360 miliar. Saya yakin bahwa banyak ketimpangan-ketimpangan yang akan terjadi jika para media betul-betul mengawasi dan mengontrol secara indevenden terhadap penyaluran BLSM kepada rakyat.

Beberapa perbandingan dari media Online

1.    http://www.republika.co.id

Badan Anggaran DPR RI menyetujui anggaran untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Rp9,32 triliun yang akan diberikan selama empat bulan. "Bantuan akan diberikan selama dua tahap, pada akhir Juli dan akhir September, setelah lebaran," ujar Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit pada Rapat Panitia Kerja (Panja) Belanja Pemerintah di Jakarta, Kamis. Dengan demikian rapat panja belanja tersebut memotong anggaran BLSM dari sebelumnya dalam draf awal RAPBN-Perubahan sebesar Rp11,6 triliun yang diberikan selama lima bulan, menjadi Rp9,32 triliun.

Selisih senilai Rp 2,31 triliun akan dimanfaatkan untuk biaya penyaluran dan pengamanan BLSM Rp360 miliar, infrastruktur modal Rp500 miliar, tambahan kebutuhan mendesak Rp196,4 miliar dan infrastruktur dasar Rp1,25 triliun. "Dana tambahan mendesak akan diproyeksikan untuk Komisi Pemilihan Umum yang meminta tambahan anggaran," kata Ahmadi. Sedangkan jumlah penerima bantuan tersebut tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 15,5 juta rumah tangga sasaran dengan nominal per bulan sebesar Rp150.000.

Rapat panja belanja juga menyetujui alokasi Bantuan untuk Siswa Miskin (BSM) Rp7,5 triliun, anggaran untuk raskin sebesar Rp4,3 triliun dan menambah program infrastruktur dasar dari Rp6 triliun menjadi Rp7,25 triliun. "Khusus untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar, DPR menyetujui agar setiap desa memperoleh Rp250 juta.

2.    http://www.beritasatu.com

Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mengatakan jika pemerintah menaikan harga BBM maka rakyat miskin akan semakin susah. Bahkan jumlah rakyat miskin akan semakin meningkat. Menurut Rieke, program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) merupakan program yang tidak efisien. Berdasarkan fakta Badan Pusat Statistik (BPS), setelah BLSM diluncurkan pemerintah pada 2009, jumlah orang miskin bertambah pada 2011 menjadi 100,8 juta jiwa.

"Kenaikan harga BBM akan menambah jumlah masyarakat miskin, pemerintah seharusnya melihat ke arah sana," ujar dia saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6). Dia mengatakan, fraksi PDIP menolak secara tegas kenaikan harga BBM. Sebaiknya program BLSM dihapus dan anggaran sebesar Rp 6,9 triliun dialihkan ke dalam program yang pro desa. Dengan anggaran sebesar Rp 6,9 triliun bisa membentuk 28.000 desa di Indonesia. "Kenaikan harga BBM akan memukul mayoritas rakyat Indonesia jadi sebaiknya pemerintah memikirkan akan hal itu," ujar dia

Rieke mengatakan tidak hanya akan menambah jumlah rakyat miskin, kenaikan harga BBM juga akan menyebabkan inflasi sebesar 7,2 persen yang menyebabkan kebutuhan pokok per bulan naik Rp 200.000. Rieke mengatakan jika pemerintah tidak menaikan harga BBM maka inflasi akan berada di level 6 persen.

3.    http://www.waspada.co.id

Perubahan anggaran BLSM dari Rp11,6 triliun menjadi Rp9,3 triliun karena penyaluran BLSM yang dikurangi dari lima bulan menjadi empat bulan. Alokasi penghematan Rp2,3 triliun itu akan dialihkan untuk berbagai kebutuhan lain. "Sisa anggaran dialihkan untuk operasional penyaluran BLSM Rp360 miliar, infrastruktur dasar Rp1,25 triliun, infastruktur modal Rp560 miliar, dan kebutuhan mendesak Rp196,4 miliar," katanya. Maka, menurut Ahmadi, alokasi pengembangan infrastruktur dasar di pedesaan meningkat dari Rp6 triliun menjadi Rp7,2 triliun.

DPR meminta pemerintah untuk menyalurkan BLSM paling lambat pada September mendatang, apabila kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi ditetapkan pada Juni ini. "Jadi, Juli diberikan langsung dua bulan dan September diberikan lagi dua bulan, setelah Lebaran selesai," ungkapnya. Pemerintah dan Panja juga menyepakatan alokasi Bantuan Siswa Miskin (BSM) Rp7,5 triliun dan anggaran penyaluran beras miskin (raskin) Rp4,3 triliun untuk 15 bulan. Keputusan panja belanja pusat ini akan dibawa dalam rapat akhir Banggar. Jika disepakati, akan ditetapkan dalam sidang paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013.

4.    http://www.tempo.co

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan tak ada masalah dengan penurunan alokasi anggaran bantuan langsung masyarakat sementara (BLSM) menjadi hanya empat bulan dari sebelumnya diusulkan lima bulan. Alasannya, selisih anggaran tetap akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk infrastruktur dasar dan infrastruktur modal. "Selain pemberian BLSM, (anggaran) akan disalurkan untuk pengembangan infrastruktur desa. Selain itu, program Keluarga Harapan dan program Beras Miskin ditambah," kata Askolani saat ditemui di kompleks parlemen Senayan pada Kamis, 13 Juni 2013.

Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat Badan Anggaran hari ini menyepakati adanya perubahan perhitungan BLSM yang sebelumnya lima bulan dengan anggaran sebesar Rp 11,6 triliun menjadi Rp 9,32 triliun untuk empat bulan. Dengan anggaran tersebut, jumlah penerima dan besaran bantuan masih sama dengan yang diusulkan, yakni Rp 150 ribu per orang setiap bulan untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran. Artinya, ada selisih penghematan anggaran sebesar Rp 2,31 triliun.  Selisih penghematan tersebut akan dialokasikan untuk biaya penyaluran dan pengamanan BLSM sebesar Rp 360 miliar, infrastruktur modal Rp 500 miliar, dan tambahan kebutuhan mendesak sebesar Rp 196,4 miliar. Sementara itu, alokasi terbesar dari selisih penghematan akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar bersifat bantuan sosial senilai Rp 1,25 triliun.

Penyaluran BLSM ini merupakan upaya pemerintah untuk meredam efek negatif kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi pada masyarakat miskin. Yang terpenting, menurut dia, tercapainya tujuan pemerintah untuk mengendalikan subsidi dan mencapai ketahanan energi. "Jadi, ini bukan masalah (jumlah) budget saja, tapi kualitas anggaran yang bisa dialokasikan juga untuk pembangunan. Ini yang menyeimbangkan pola belanja kita.”

Hasil dari keputusan panja ini akan dibawa dalam rapat akhir Badan Anggaran pada Sabtu, 15 Juni 2013 untuk disahkan sebelum akhirnya dibawa dalam sidang paripurna pada Senin, 17 Juni 2013. "Saya sudah tanyakan ke Sekretariat (Badan Anggaran), Sabtu akan ada raker, kemungkinan pagi,"

5.   http://economy.okezone.com

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) hanya akan dikucurkan selama empat bulan. Lebih sedikit dari pada yang diajukan dalam pemerintah yakni selama lima bulan. Dengan adanya pengurangan bulan tersebut maka anggaran untuk BLSM hanya ditetapkan sebesar Rp9,318 triliun. Anggaran tersebut lebih rendah Rp2,306 triliun dari pada yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun 2013 yakni sebesar Rp11,625 triliun. Kesepakatan pemotongan jumlah bulan pembagian BLSM tersebut diambil dalam rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah, kemarin.  Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit menjelaskan selisih antara anggaran BLSM yang diajukan dan yang disepakati (Rp2,306)  akan digunakan untuk sejumlah kegiatan.

“Untuk biaya penyaluran dan pengamanan BLSM sebesar Rp360 miliar dan infrastruktur dasar  yang bersifat bantuan social sebesar Rp1,25 triliun,”ucap Ahmadi, di Gedung DPR/MPR, Kamis (13/6/2013). Ahmadi menambahkan selisih anggaran tersebut juga akan dimanfaatkan untuk  belanja modal untuk infrastruktur sebesar Rp500 miliar dan sisanya sebesar Rp196,4 miliar untuk tambahan kebutuhan mendesak. “Ini supaya manfaat jangka panjang kenaikan harga BBM lebih besar,” imbuhnya. Kendati memotong jumlah bulan, Banggar dan pemerintah sepakat untuk tidak mengurangi jumlah rumah tangga sasaran (RTS) dan besaran BLSM.  Jumlah RTS tetap sebanyak 15.530.897 sementara besaran BLSM Rp150.000. BLSM merupakan salah satu dari lima kompensasi yang diajukan pemerintah sebagai bagian dari rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Selain BLSM, kompensasi lainnya adalah penambahan anggaran untuk bantuan siswa miskin, beras miskin (raskin), program keluarga harapan PKH), serta infrastruktur dasar. Kecuali BLSM dan infrastruktur dasar, kompensasi lainnya hanya diperkuat dengan tambahan anggaran. Dari lima kompensasi, hanya BLSM yang mendapat sorotan tajam dan mengundang pro-kontra. Program tersebut dinilai sarat dengan kepentingan politik karena dianggap menguntungkan partai politik tertentu. Sebagai catatan, pada saat kenaikan harga BBM tahun 2005 dan 2008, pemerintah juga mengucurkan BLSM.

Dengan adanya tambahan  anggaran  infrastruktur dasar dari BLSM maka anggaran untuk kompensasi infrastruktur dasar menjadi Rp6 triliun. Sementara itu, anggaran untuk bantuan siswa miskin sebesar Rp7,5 triliun, PKH sekitar Rp700 miliar, dan raskin Rp4,3 triliun.