0 Demokrasi di Indonesia: PEMILU untuk siapa…?

 

Sumber Gambar; haryono-id.blogspot.com

Permasalahan sosial di indonesia tidak pernah ada ujungnya, mulai dari pengangguran, anak terlantar, pemulung, pengemis, sampai pada sarjana pengangguran. Hal demikian menjadi momok yang mengerikan, namun pemerintah terus saja berdalih dan mengeluarkan janji-janji manis sebelum PEMILU berlangsung. Pemerintah pada dasarnya sadar akan wajah indonesia yang terluka, hanya saja wajah yang terluka tersebut adalah warna yang indah bagi pemerintah. Mungkin, alih-alih keberagaman wajah indonesia adalah hal yang patut untuk dipertahankan agar menjadi warna yang menarik bagi Negara-negara lain, sehingga mereka berkesempatan untuk membuat kontrak, dan mungkin alasan yang tepat adalah rakyat indonesia membutuhkan bantuan dana untuk kesejahteraan.

Jikalau melirik janji-janji para elit politik yang berkompetisi untuk meraih kursi, maka 99,99% para elit politik berjanji bahwa ditangan mereka, atau di partai mereka, rakyat indonesia akan lebih baik dan sejahtera. Padahal selama pasca-pemilu permasalahan sosial tidak pernah terselesaikan. Lalu…, kita masih bisa bertanya; PEMILU: untuk siapa?. menimang-nimang bahwa “pemerintah tanpa rakyat” dan “rakyat tanpa pemerintah” secara sederhana sama saja dengan “bohong”, akan tetapi, pemerintah tanpa rakyat mungkin akan berdampak buruk, karena pemerintah tanpa rakyat bukan apa-apa. Namun, ketika rakyat tanpa pemerintah, paling tidak rakyat bisa hidup, karena bukan manusia penentu kehidupan manusia melainkan Yang Maha Kuasa.

Dalam UU, pemerintah dimandatkan untuk melindungi segenap bangsa, seperti yang tertera pada alinea kedua dan keempat Pembukaan (Preambule) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD ’45) dengan tegas dinyatakan bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia adalah untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

 

Sumber Gambar; indocashregister.com

Selanjutnya pada Pasal 27 ayat (2) UUD ’45 diamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 34 ayat (1) UUD ’45 dan Amandemennya disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Namun kenyataannya, sejak kemerdekaan indonesia yang sudah mencapai 68 tahun, namun kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh indonesia masih saja bertahan pada wacana. Bagaimana para pejuang (leluhur) bangsa Indonesia, mengetahui bahwa Negara ini sudah tidak peduli dengan nasib rakyat, mengetahui bahwa Negara ini sudah tidak menjadi milik bangsa Indonesia, melainkan miliki para rentenir-rentenir dunia yang rakus akan uang dan kemegahan. Padahal setiap 17 Agustus selalu dirayakan hari kemerdekaan indoneisa.

 

Sekolah Anak Pemulung; www.antarasulsel.com

Terus dimanakah letah kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya? Apakah hanya diperayaan pada tanggal 17 Agustus saja, yang berlangsung dalam satu hari? Setelah itu, indonesia kembali dalam masa jajahan yang lebih professional, hal ini dikarenakan para pejabat pemerintah tidak mengabdi untuk rakyat, melainkan mengabdi kepada investor-investor asing yang telah menanamkan modal besarnya untuk bangsa Indonesia, yang mana investor tersebut berasal dari Negara yang telah menjajah Indonesia.

Misalnya saja, berita dari sebuah media online menjelaskan bahwa; Sekarang berdasarkan fakta-fakta dan data yang ada, menunjukkan bagaimana asing sudah sangat berpengaruh dan diam-diam mentake over (mengambil alih) Repuplik ini. Di sektor perbankan, 50,6 persen, aset perbankan nasional sudah dimiliki oleh fihak asing. Bisa dibayangkan bagaimana sektor yang sangat strategis ini sudah ditangan fihak asing.

Sedikit ada 12 bank nasional yang sudah dimiliki oleh asing. Diantaranya, ANZ Banking Gorup Limited (99 persen), Bank UOB Indonesia (98,8 persen), HSBC Asia Pasipic Holding UK (98,9 persen), OCBC Overseas Investment (85,06 persen), dan CIMB Niaga (97,93 persen). Fihak asing juga menguasai sektor pertambangan. Diantaranya, 70 persen migas Indonesia sudah dikuasai oleh asing. Pertambangan batu bara, 75 persen, batu- bara, bauksit, nikel, dan  timah, semuanya dikuasai asing. Kemudian, 85 persen, tembaga dan emas, juga sudah dikuasi asing.

Fihak asing yang sudah menjarah dan menguasai sumber daya alam Indonesia, seperti Chevron, Conoco, Freeport Newmont, Exxon, semua dari Amerika. Di sektor BUMN dibidang telekomunikasi, ini tak terlepas dari cengkeraman fihak asing. Bagaimana sektor yang sangat strategis bagi keamanan nasional  Indonesia, tetapi berada di tangan asing?

Seperti telkomsel 35 persen dikuasai perusahaan asing Sing Tel dari Singapura, XL Axiata, 66,5 persen, dikuasai Axiata Berhad, Malaysia. Kemudian, Indosat 65 persen, dikuasai oleh Ooredo Asia dari Qatar, dan Hutchison Tri 60n persen, dikuasi oleh Hutchison Whampoa, dari Hongkong, China. Sementara proyeksi ke depan, berdasarkan hasil pertemuan APEC di Nusa Dua, Bali, dalam rangka koneksitas infrastruktur, seperti pelabuhan mencapai 49 persen akan dikuasai asing, operator bandara internasional, bisa mencapai 100 persen, Jasa kebandaraan bisa mencapai 49 persen, Terminal darat untuk barang, bisa mencapai 49 persen, dan periklanan, bisa mencapai 51 persen, terutama di kalangan negara-negara ASEAN. (Sumber; http://www.nahimunkar.com)

 

Sumber Gambar; www.beritadewan.com 

Dengan demikian, PEMILU 2014 yang akan digelar sebentar lagi, untuk siapa? Rakyat sebagai penentu utama akan adanya PEMILU hanyalah sebatas pemilih yang tak memiliki kekuatan untuk merubah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, demo yang selama ini dilakukan, selalu berbenturan dengan aparat pemerintah yang ketika ingin melakukan perubahan. Inilah kenyataan yang sesungguhnya, ketika untuk kepentingan Negara, uang tidak memiliki arti sama sekali, 17 triliun masih terlalu kecil. Namun, ketika untuk kepentingan rakyat, para elit politik berdebat habis-habisan dan mempertontonkan aksi belasungkawanya melalui media.