0 Ruang Makna & Eksklusivisme

Oleh : C. Herry. SL. Ketua DPW NCW Prov. DKI Jakarta

Manusia adalah mahluk sumbolik dengan kemampuan mencipta dan mengolah lambing. Tentunya lambang tersebut dapat tercipta baru sesuai berjalannya kurun waktu, kemudian menjadi ruang makna yang lain lagi. Demikian kata Ernst Cassirer, tahun1994 silam.

Keunggulan manusia dari mahluk lainnya kemampuan imajiner mampu membuat konsep untuk saat ini maupun masa kedepan artinya konsep dengan pemaknaan atas tujuan dan presepsinya dimengerti oleh masyarakat atau kelompok penerima, termasuk konsep-konsep makar atas kepentingan yang tersembunyi.

Selanjutnya filosofi dasar lambang ini telah terwacana daya dasar yang diperlukan terjadinya interaksi dalam daya simbolis sangat berperan untuk memahami proses sebuah sistem social. Apakah itu konflik atau memelihara integrasi sosial, apabila kita coba memasuki kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik, di Negara tercinta ini.

Gonjang ganjing di pemerintahan ini tentang masalah yang beragam telah membentuk arus informasi yang terpotong, sehingga ruang makna dikoneksitas komunikasi rakyat sebagian besar menjadi baur, berhenti pada dialog warung kopi yang tidak memiliki tenaga untuk suatu perubahan sekecil apapun.

Bahwa penyimpangan perilaku para elite dengan batasan-batasan kepentingan dan tekanan terhadap kelompok berperan. Semuanya berpola pada norma sosial dan norma hukum yang berujung pada kiprah politik perkeliruan yang berlaku terhadap distribusi sumber-sumber daya yang terbatas dan kekuasaan yang ada di Birokrasi Eksekutive-Legislative dan Yudikative. Ini tercermin jelas pada kiprah wakil-wakil rakyat di DPR Rl.

Fakta perilaku elite politik, elite birokrasi yang merugikan negara dan bangsa serta perubahan sistem yang membentur budaya lokal tidak seharusnya diperankan dalam stimulasi sosial politik termasuk konsumsi publik yang berbentuk kegiatan politik praktis seperti di lingkungan kekerasa dengan mengatasnamakan Agama, Keamanan Nasional yang contohnya banyak dibuat jaman Orde Baru di mana Fakta kebenarannya rakyat sebagian besar telah sama mengetahui,

Oleh karena itu, fungsinya hanya mengalihkan masalah yang sebenarnya. Ini memiliki resiko buruk dalam kurun waktu yang panjang, menyita kepentingan berbangsa dan bernegara yang tidak akan pernah menjadi bangsa yang besar bahkan menjadi bulan-bulanan Negara Tetangga dan Adi Kuasa. Sesungguhnya Indonesia ini aman, Negara yang damai dan sentosa, tapi kerakusan para elite berkuasa dengan tema korupsi harus diusaikan, ini saja dulu tidak lebih.

Frame demokrasi politik dan ekonomi kita mengadopsi bangunan teori politiknya dari Barat terutama ekonomi leberal yang kapitalistik bahwa pasar diserahkan oleh pelaku ekonomi dan kebijakan produk hukumnyapun mengacu pada kepentingan para pemilik modal bukan pada kepentingan rakyat. Yang terjadi salah urus, mematikan usaha kecil rakyat serta ribuan penyimpangan dilakukan, atau bahasa yang paling cocok adalah kolonialisme bangsa sendiri.

Menurut Ralf Dahrendorf dalam pemikirannya pada teori konflik dialektis bahwa sumber konflik adalah hubungan wewenang yang telah melembaga dalam asosiasi-asosiasi yang terkoordinasi secara imperatif, dan dominasi dengan pihak yang dikuasai menyebabkan terjadinya oposisi kepentingan obyektif dalam situasi tertentu, peningkatan intensitas konflik atau integrasi dan inipun menyebabkan timbulnya organisasi politik serta polarisasi kelompok-kelompok yang dikuasai dalam konflik yang tumpang tindih di masyarakat.

Fakta praktisi di lapangan dengan citra kekerasan struktural bahwa konflik kepentingan para elite kemudian berubah menjadi kesepakatan amoral, karena saling menyandera atas perilaku penyimpangan dan kekuasaan di ranah hukum dan politik, dimana perilaku para elit di DPR Rl seolah tidak dapat disentuh oleh dan atas nama Demokrasi Pemerintahan Rakyat karena mereka wakil rakyat, ini justifikasi dari perkeliruan yang mereka buat,

Proses ini, jelas-jelas untuk mempertahankan integritas dan batas-batasnya yang berkorelasi erat dengan rasa aman kelompok dari jerat hukum dan upaya story telling untuk mengubah citra batal demi hukum. Semua resiko panjang kembali menjadi beban rakyat dan di sinilah telah terjadi koneksitas informasi yang tersumbat dengan sumbu kemiskinan.

Oleh karena mereka para elite politik membentuk ruang aman bagi kelompok masing-masing menjadi eksklusif yang anti toleransi. Kelompok-kelompok inilah yang mengisi ruang kekuasaan dengan dana yang cukup dan memungkinkan mereka untuk proteksi diri ditambah dengan menciptakan replika-replika kelompok berperan atas kekhawatiran mereka tentang kejadian sebenarnya yang mungkin terjadi.

Mereka para kelompok membentuk kepentingan lingkaran benteng proteksi masing-masing seolah adanya prinsip fundamentalisme dalam ranah politik, ekonomi, etnis, agama, yang padahal fundamentalisme di negeri ini tidak akan pernah tercipta karena akar budaya kita gotong royong dan kerakyatan Indonesia.

Saat sekarang Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Perwakilan tidak mengilhami tindakan bijaksana untuk rakyat malah terabaikan, yang nota benenya di DPR Rl, sehubungan sifat kekuasaan kondisi sekarang bertolak belakang dengan Hikmat Kebijaksanaan. Ini dapat dibuktikan dengan kiprah para elite yang membentuk ring pikiran mereka homeostatis dalam kenikmatan kekuasaan mereka tidak ingin kehilangan dimensi kekuasaan dan kepentingan, dan sangat pantas kelompok mereka disebut eksklusivisme omnivor-pemakan segala.

Hari ini dapat dikatakan bahwa batas-batas demarkasi mereka dengan kelompok rakyat kecil dan miskin dalam solidaritas internal tercipta, tinggal menunggu waktu untuk penyerasian struktur system-system aksi.

Demikian kondisi yang diposisikan akan berhenti dalam kurun waktu, dan kebenaran akan timbul menolak siklus hawa nafsu kegelapan manusia dan Tuhan masih tetap ada (DPW NCW. Provinsi DKI Jakarta)

http://skuglobalpost.blogspot.com/2011/05/ruang-makna-eksklusivisme.html