0 PANGGUNG SANDIWARA (POLITIK)

Panggung sandiwara, sebuah panggung untuk mempertontonkan kebolehannya dalam mengadu bakat, namun tak semua orang bisa bermain sandiwara, hanya orang-orang yang berlatih keras dan tak pernah putus asa yang mampu bermain. asik dan menarik. Dan bayak orang yang terhipnotis dengan permainan para pemain dalam menyajikan sandiwara yang hebat. Para penonton berani mengkuras uangnya hanya untuk menonton, padahal kalau kita lihat secara sepintas bahwa panggung sandiwara tetaplah sandiwara yang dimainkan oleh orang-orang hebat dalam bermain sandiwara. Namun itu tak menjadi masalah karena para penonton hanya menikmati aksi permainannya dan mereka merasa senang dengan hal tersebut.

Panggung sandiwara pun dewasa ini telah berubah menjadi lebih “waah” lebih menarik dan megah. Para penonton tidak hanya disajikan dengan aksi para pemain melainkan semua sisi harus seiraman sehingga penonton lebih puas dan tak akan berhenti untuk mengikuti setiap ada permainan. Panggung sandiwara ini tak ubahnya seperti panggung politik yang ada di indonesia, indah, manis, rapi walau terkadang ada pahit yang muncul sebagai penyeimbang dari semua itu. Generasi muda sudah tidak lagi heran akan permainan para elit politik, karena suguhan itu bagaikan pasar yang ramai dikunjungi oleh orang banyak.

Dari beberapa media online diinternet seperti http://www.metrosiantar.com telah memberikan dan menyuguhkan berita-berita yang menarik. Dari berita ini ternyata;

ANAK Bangsa kembali dipertontonkan  sandiwara dari panggung politik. Berdalih tersangkut kasus hukum, sesama politikus saling terkam. Kegaduhan politik semakin tidak terkendali pasca-penangkapan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 30 Januari 2013. Luthfi diduga menerima suap dari petinggi PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang impor daging.

Usai Luthfi Hasan, isu panas dialamatkan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Nama Anas berulang kali disebut-sebut terlibat dalam korupsi terkait pengadaan peningkatan sarana prasana olah raga di Hambalang tahun anggaran 2010-2012. Sebagian pihak juga memprotes kebijakan KPK yang tidak menahan mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menegpora) Andi Alfian Mallarangeng, kendati sudah menjadi tersangka. Mantan petinggi Partai Demokrat ini diduga terlibat skandal Hambalang. Benar atau tidak para politikus tersebut terlibat dalam tindak pidana korupsi masih harus dibuktikan di meja hijau.

Bukan hanya Partai Demokrat dan PKS yang tengah dirundung persoalan besar. Partai lainnya seperti PDI-P, Partai Golkar, PAN dan PKB juga pernah mengalami masalah serupa. Terkini, PKS dan Partai Demokrat yang tengah menjadi sorotan tajam semua elemen masyarakat. Di sisi lain, masyarakat bisa menyaksikan bagaimana KPK menunjukkan kerjanya dengan menangkap dan menyeret para koruptor masuk hotel prodeo. Namun bukan berarti masyarakat lainnya percaya bahwa KPK sudah menjalankan amanahnya sesuai undang-undang.

Seorang teman berseloroh, “Kasus korupsi di Indonesia terbongkar bukan karena kinerja KPK, melainkan karena pembagian tidak merata. Kalimat ini menyiratkan bagaimana bobroknya nurani politikus di negeri ini. Mereka berlomba-lomba mendulang harta dengan melanggar undang-undang. Lantas rekan lainnya menimpali, “Kalau mau mencari uang haram ya masuk partai politik saja. Seluruh politikus yang tergabung dalam partai setali tiga uang”. Kalimat sanggahan pun muncul dalam percakapan tersebut, “Masih banyak kader partai yang jujur dan jauh dari praktik korupsi”.

Sayangnya, mereka yang menjunjung tinggi kejujuran hanya dijadikan pelangkap dalam sebuah partai. Para politikus jujur tidak diberikan tempat untuk mengepakkan sayapnya. Sebaliknya, para pemeran utama di atas panggung politik didominasi individu yang rakus kekuasaan dan harta. Luput dari alam sadar mereka, suatu saat korupsi akan terbongkar karena pembagian yang tidak merata. Apalagi tidak ada kamus uang haram bisa dibagi secara merata dan adil. Para politikus di Indonesia juga belum sadar bahwa dalam dunia politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan.

Bila kepentingan seorang politikus mulai terusik, maka berbagai cara akan ditempuh untuk menyelamatkan posisinya dan bahkan menunjuk kambing hitam untuk menjadi tumbal. Bisa disimpulkan, kegaduhan politik di negeri ini terjadi bukan karena politikus berkelahi memperjuangkan kemajuan bangsa, melainkan bagi hasil tidak merata. Wajar bila masyarakat di negeri ini mulai atau bahkan sudah apatis dengan tokoh politik.  Pasalnya, sebagian politikus di negeri ini saling jegal untuk meraih kekuasaan. Pada akhirnya, kekuasaan itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

INILAH DUNIA YANG HARUS KITA PAHAMI DAN TIDAK BOLEH KITA TOLAK.