1 M. NUH & MESIN CETAK PENDIDIKAN Oleh: Burex Alghazali Baharudin Lembaga kajian study keagamaan “Jaringan Islam Lokal” (JIL) PMII Mataram pmiimataram@yahoo.co.id

Burex Talenta

Mendekati 68 Tahun Bangsa ini merdeka. Benarkah demikian...lalu bagaimana dengan kemerdekaan yang sesungguhnya...? Sejalan dengan kemerdekaan bangsa ini pada tanggal, 17 Agustus 1945 lampau menjadi catatan sejarah bahwa sejak itulah masyarakat indonesia terhitung sudah bebasa dari penajajahan. Bebasnya masyarakat dari penindasan, penjajajahan serta pembododohan sejauh ini perlu menjadi catatan penting bagi bangsa ini, terlebih dalam dunia pendidikan kita. Banyaknya jumlah pengangguran kian hari kian bertambah, sayangnya pengangguran tersebut adalah masyarakat yang tergolong sudah mengenyam dunia pendidikan. Secara otomatis pula bahwa ketika bangsa ini (pendidikan) sudah banyak mencetetak penggaruan di tanah air maka masyarakatpun tidak salah jika ia mengatakan bahwa “inilah potret pendidikan kita sejauh ini”.

Kepada bapak Mentri Pendidikan Nasional yang dalam hal ini bapak M. NUH beserta jajaran kebawahnya harus menyadari bahwa selama beliau menjadi mentri, ia juga sudah menambah beban kepada bangsa ini, karena ia tidak sukses mencetak output pendidikan ini stabil dengan skill yang diproleh output itu sendiri. urikulum pendidikan hampir setiap tahun mengalami perubahan, namun perubahan tersebut tidaklah bisa membawa perubahan kepada objek pendidikan tersebut menjadi lebih baik. Kualitas sumber daya manusia yang lahir dari proses pendidikan kita hari ini sungguh menyedihkan. Pengangguran yang kian bertambah selalu menjadi perdebatan banyak komponen. Output pendidikan kita yang seharusnya menjadi guru, sejauh ini mereka juga kebanyakan menjadi politisi, hal ini karena jumlah masyarakat kita yang menjadi guru tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang ada di tanah air. Stok guru dalam setiap sekolah terbatas, sementara sebagian kita sudah menyadari bahwa setiap perguruan tinggi baik negri ataupun swasta khususnya perguruan tinggi keguruan setiap tahunya selalu melahirkan ribuan guru. Jumlah Sarjana Pendidikan hampir sudah menyamai jumlah siswa, sementara sekolah jumlahnya sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah guru yang ada.

Potret pendidikan kita yang terlihat seperti demikian seharusnya mentri pendidikan nasional sejauh ini sudah menyediakan mesin cetak yang memadai, layak pakai (sekolah), dan mesin-mesin yang dimaksud harus menyebar ke seluruh tanah air secara merata. Sejalan dengan mesin cetak yang ada, ia juga diharapakan bahwa setiap mesin cetak tersebut terkelola oleh maneger percetakan yang handal dan didukung oleh potografer yang profesional (kepsek dan guru) sehingga hasil dari setiap mesin-mesin ini mampu mencetak gambar yang memiliki daya yang berkualitas.

Sejauh ini, sayangnya mesin cetak Made In Indonesia tidak begitu maksimal mendapat perawatan secara intensif dari Dokter pendidikan kita (M. NUH) sehingga tidak begitu menarik di mata masyarakat. Terbukti ketika masyarakat kita pada akhir-akhir ini terlena dengan harus memasuki percetakan internasional. Lalu bagaimana dengan percetakan swasta seperti pondok pesantren, apakah sudah siap menyediakan mesin cetak yang mampu menghasilkan potret-potret pendidikan yang terdidik. Pada tanggal, 3 Mei 2013 adalah hari pendidikan nasional (HARDIKNAS). Seluruh komponen bangsa, terutama sekolah, guru, masyarakat umum serta orang tua (wali murid) diharapakna lebih responsif terhadap permaslahan pendidikan bangsa hari ini. moment ini harus betul-betul dijadikan sebagai momentum repleksi bagi dunia pendidikan.

Apa yang menjadi keluhan dari sebagian elemen masyarakat, khususnya masyarakat yang tergolong miskin hari ini, mereka sangat mengahrapkan biaya pendidikan agar kedepannya tidak naik, bahkan bila perlu diturunkan. Sebagai masyarakat tergolong miskin, yang hanya berpenghasilan dibawah cukup tentu ingin bagaimana hasil dan jerih payah mereka selama ini dalam bekerja juga bisa mereka pakai untuk memenuhi biaya anak-anak mereka yang akan melanjutkan sekolahnya. sejalan dengan hal itu, mereka juga sangat mengharapkan kebijakan pemerintah, berpihak secara tepat yaitu dimana persoalan Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang diperuntukkan bagi siswa miskin harus betul-betul jatuh ke pemiliknya, bukan malah jatuh ke orang-orang yang pada dasarnya mereka kaya, atau berpenghasilan cukup.

Apa yang menjadi harapan masyarakat di atas, penulis juga melihat bahwa realisasi BSM yang dijalankan oleh beberapa sekolah selama ini yaitu melalui pembagian secara merata bagi siswa-siswa yang ada dari biaya BSM pada dasarnya kurang epektif, hal ini akan melahirkan sebuah kesan negatif terhadap kebijakan tersebut, dimana siswa yang kaya juga mengaku miskin. Malrealisasi BSM ini sudah berjalan dibeberapa sekolah yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Pihak sekolah yang melakukan cara seperti ini bertujuan agar dalam realisasi BSM tersebut tidak menimbulkan kencumburuan sosial bagi siswa-siswanya. Penulis sendiri tidak menyebut sekolah mana, dan dimana yang melakukan hal dengan cara semacam itu, namun masyarakat umum sangat berharap kepada pihak Dikpora propinsi atau pun kabupaten agar supaya turun kelapangan dalam rangka melakukan survei bagimana sesungguhnya proses realisasi BSM yang dijalankan oleh beberapa sekolah sejauh ini.

Sejalan dengan HARDIKNAS tahun ini, elemen masyarakat intelektual yaitu Mahasiswa sudah mengumpulkan beberpa persoalan dalam dunia pendidikan hari ini yang kemudian mereka akan suarakan di dunia publik dan sejumlah media masa yang ada pada tanggal yang telah ditetapkan. Hasil surve yang dilakukan penulis selama ini bahwa rata-rata Mahasiswa akan menyuarakan persoalan kegagalan Ujian Nasional. Salah satu komponen Mahasiswa yang tergabung di organisasi ektra kampus yaitu PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang kota Mataram juga telah melakukan gerakan demontrasi pada peringatan HARDIKNAS.