BBM Naik, Mahasiswa Demo, Partai Bernyanyi

Perencana pemerintah akan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hampir final dan kemungkinan besar akan disetujui dalam rapat paripurna DPR-RI, 17 Juni 2013, lima hari kemudian. Kenaikan ini memicu berbagai macam perkembangan, baik dari kalangan mahasiswa, masyarakat bahkan berasal dari partai. walau pemerintah telah berupaya untuk menetralkan segala perkembangan yang muncul, namun hal tersebut tidak menjadi alasan bagi kalangan mahasiswa untuk melakukan unjuk rasa menolak kenaikan tersebut, namun mengingat apa yang pernah dikatakan oleh presiden RI beberapa minggu yang lalu bahwa kenaikan ini tidak akan terjadi apabila lebih banyak dampak buruk yang terjadi pada masyarakat.

Berbagai kalangan mahasiswa turun kejalan menyuarakan aspirasinya, bahkan kenaikan BBM hanya dinilai akan merugikan rakyat miskin walau ada umpan yang diberikan oleh pemerintah, umpan tersebut hanya sekedar akan memanjakan rakyat, tidak memberikan solusi yang pas agar tidak adanya rakyat miskin di indonesia ini. berbagai paartai pun kembali bernyanyi dengan lagu-lagu yang rapi nan merdu bahwa “umpan dari pemerintah hanya akan menguntung partai penguasa sehingga hal tersebut dinilai tidak jantan dalam bertarung”. Seperti yang terjadi pada pemilu tahun lalu.

Dari sebuah berita online http://www.tempo.co, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Setya Novanto, di Kupang, Rabu, 12 Juni 2013. Kenaikan BBM ini, katanya, akan membuat adanya penghematan negara sebesar Rp 48 triliun. Dari total penghematan itu, sebesar Rp 30 triliun akan dikembalikan kepada masyarakat dalam berbagai program pemerintah untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat miskin di daerah pedesaan. "Kenaikan wajib dilakukan karena negara mengalami defisit 3,26 persen. Ini tidak wajar lagi sehingga harus dinaikkan. Dia merincikan, program yang akan diluncurkan pemerintah terkait kenaikan BBM ini, yakni program beras untuk orang miskin (Raskin) sebesar Rp 4.3 triliun, Program Bantuan Siswa miskin sebesar Rp 7,5 triliun, program peningkatan infrastruktur pedesaan sebesar Rp 6 triliun, program Bantuan Langsung sementara untuk masyarakat miskin sebesar Rp 11,6 triliun dan program Keluarga Harapan sebesar 0,7 Triliun.

Namun, dari berita online http://bisniskeuangan.kompas.com, Rapat Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera pada Minggu (11/5/2013) lebih banyak membahas tentang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada akhir bulan ini. Sejauh ini, PKS cenderung menolak rencana itu karena dinilai merugikan rakyat. Menurut Refrizal, dari rapat tadi malam, Majelis Syuro sudah mengamanatkan kepada Dewan Tingkat Tinggi Partai untuk mengambil keputusan hari per hari hingga menit per menit. Refrizal mengungkapkan partainya tidak akan berpatokan pada keputusan koalisi. PKS, lanjutnya, hanya melihat faktor merugikan atau tidak kebijakan kenaikan BBM kepada rakyat. "Kami mendukung rakyat yang pasti.

Ketua Fraksi Hanura di DPR Syarifudin Suding menegaskan bahwa Fraksi Hanura tidak akan berubah pendirian, yakni menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurutnya, penolakan ini tidak berkaitan dengan posisi politik Hanura sebagai partai oposisi. Ketika dijumpai Kontan, sebelum menghadiri Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR, Selasa, (11/6), Suding menegaskan partai Hanura memang adalah partai oposisi. Namun bukan karena ini lantas Hanura menolak semua kebijakan pemerintah. Menurutnya, sepanjang kebijakan yang diambil pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, Hanura pasti akan mendukung. "Dalam konteks kenaikan BBM, Hanura melihat kebijakan ini jelas tidak menunjukkan keberpihakan pada rakyat,” kata Suding. Mengenai kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai konsekuensi kebijakan kenaikan BBM bersubsidi, Suding menolak berkomentar. Menurutnya, Hanura tidak akan mau bicara tentang posisi BLSM. "Bagaimana mungkin Hanura bicara BLSM sementara kami dari awal tegas menolak kenaikan BBM? Kecuali kami bersikap menerima, baru bicara BLSM”. http://nasional.kontan.co.id.

http://www.hukumonline.com, Sementara itu, anggota Komisi VII dari F-PDIP Dewi Aryani menegaskan subsidi merupakan hak dasar rakyat yang dilindungi konstitusi, yakni UUD 1945. Subsidi juga menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengelola negara. Oleh sebab itu, jika subsidi terus dikurangi, ini menjadi bukti bahwa pemerintah telah gagal menjaga amanat rakyat. Dewi mengatakan, data yang diolah dari berbagai sumber menyatakan bahwa kurun waktu 2005 sampai dengan 2012 kenaikan belanja birokrasi sebesar 20,09 persen dan penurunan subsidi BBM untuk rakyat justru sebesar 53,57 persen. Pada tahun 2005, belanja birokrasi sebesar 39,5 persen, subsidi BBM sebesar 18,7 persen, tahun 2012 belanja birokrasi melonjak menjadi 20,4 persen dan subsidi BBM menurun tajam hanya menjadi 8,7 persen. "Sepatutnya kedua kebijakan yang ditawarkan pemerintah harus ditolak. Mengingat telah terjadi liberalisasi kebijakan publik di negeri ini. Pemerintah tidak menghitung dengan cermat efek dan risiko dari kebijakan yang tidak dilahirkan dengan proses yang benar”.

Ilustrasi Gambar; adjeizid.wodpress.com

Inilah alasan-alasan partai menolak kenaikan harga BBM “http://www.citizenjurnalism.com”

GOLKAR

“Suara Golkar adalah suara rakyat, bilamana rakyat menderita kami mengkaji kembali, penghematan memang seharusnya dilakukan pemerintah. Maka kami menyatakan menolak penaikan harga BBM,” ujar juru bicara Fraksi Partai Golkar

PDIP

PDI Perjuangan tidak akan memberikan argumentasi lagi atau alasan mengapa menolak kenaikan harga BBM karena argumen-argumen penolakan PDI Perjuangan itu ternyata terbukti benar. Fraksi PDI Perjuangan sudah tegas menolak kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. PDI Perjuangan meminta bahwa tidak perlu ada putaran kedua untuk memutuskan naik atau tidaknya harga BBM dalam paripurna ini, kata Theodorus Jacob Koekrits, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan .

PKS

“PKS istiqomah dengan sikap-sikapnya. PKS senantiasa bersama rakyat dan membela kepentingan rakyat”, ujar Sekretaris FPKS di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Hakim

PPP

“Setelah melihat perkembangan situasi dan melihat aspirasi masyarakat, PPP menilai situasi sosial saat ini tidak dapat menerima kenaikan BBM. Maka kami berharap pemerintah menunda kenaikan BBM sampai kondisi masyarakat bisa menerima,” kata Sekjen PPP M. Romahurmuziy.

GERINDRA

Gerindra sejak awal memahami beban subsidi pemerintah, dalam pandangan kami rencana usul yang menaikkan harga BBM, akan membebani kehidupan masyarakat, akan menciptakan kemiskinan baru, akan menciptakan kualitas manusia yang menurun kata Juru Bicara Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani.

Hanura

”Jika pemerintah melakukan renegosiasi kontrak karya, maka tak perlu menaikkan harga BBM.”

Namun yang paling menarik adalah berita online dari http://news.okezone.com, Menteri Negara (Meneg) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, menilai penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai sebagai tindakan bodoh. "Sikap PKS yang menolak kenaikan BBM adalah tindakan bodoh-bodohan," katanya usai menghadiri acara peringatan Hari Jadi Bogor, yang bertempat di Sentul International Convention Center (SICC), kemarin.

Dahlan meyakini, penolakan kenaikan BBM bukanlah sikap partai melainkan sikap sebagian oknum PKS. "Yang menolak BBM adalah oknum Partai Keadilan Sejahtera," ungkapnya. Kata Dahlan, sikap ngotot PKS untuk menolak kenaikan BBM, karena alasan subsidi BBM sebesar Rp300 triliun merusak pengelolaan anggaran. "Uang sebesar Rp300 triliun tersebut, di mata dunia sangat jelek," bebernya. Kata dia, tidak bisa dipungkiri kenaikan BBM akan menaikkan inflasi Indonesia dua kali lipat, yakni sebesar 7,3 persen. Apalagi, di waktu yang bersamaan masyarakat Indonesia dihadapkan pada bulan puasa dan masuk sekolah, sehingga bisa dipastikan semua kebutuhan pokok akan mengalami kenaikan.

Wait and see apa yang akan terjadi selanjutnya.