10 hari lagi rakyat NTB akan memilih pemimpin
yang baru, pemimpin yang diharapkan mampu menjadikan NTB menjadi provinsi lebih
baik kedepannya, entah dari segi pendidikan, kesehatan maupun yang lainya,
bahkan diharapkan perubahan dilakukan dari semua sektor yang ada. Masyarakat tentunya
berharap dengan pemilihan ini, para calon Gubernur dan Wakil Gubernur menepati
janji-janji yang sudah tersebar, tidak hanya sekedar janji atau bualan untuk
mendapatkan hati rakyat, namun menjadi sebuah janji yang harus terlaksana
ketika mereka sudah terpilih, serta masyarakat tidak akan mengalami kesulitan
dan keresahan terhadap hiruk pikuk problema yang ada, yang selama mencekik
mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh
bangsa indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya adalah kemiskinan,
kemiskinan yang selalu menjadi perbicangan menarik oleh setiap kalangan, bahkan
menjadi ajang kampaye yang dilakukan oleh para calon gubernur dan wakil
gubernur diseluruh provinsi. Seperti yang dilukiskan oleh Dewes Decker tentang
Indonesia dalam buku “Tanah Air”, menyimpulkan bahwa Indonesia adalah zamrud katholistiwa. Indonesia memiliki
potensi alam yang luar biasa didukung dengan keanekaramana hayati yang tidak
dimiliki bangsa lain. Seiring dengan kekayaan itu, herannya kemiskinan itu
terus menggurita.
Hakekatnya, pemerintah dimandati mengurus
sumberdaya alam yang mengedepankan kepentingan ekonomi daripada kepentingan
ekologi, sosial dan budaya. Akibatnya, kelompok tertentu saja yang menguasai
keuntungan pengelolaan sumberdaya alam. Hak Pengelolaan Hutan (HPH), Kontrak
Karya Pertambangan, Hak Pengelolaan Pesisir dan Perikanan (HP3), dan sebagainya
adalah mekanisme formal negara dalam mengekploitasi sumberdaya alam mulai dari
pegunungan, hutan, perkebunan, pemukiman, pesisir, dan laut atas nama negara
untuk kepentingan investasi.
Tidak heran, di sekitar lokasi-lokasi konsesi
sumberdaya alam, pada umumnya masyarakat tidak banyak dilibatkan dalam
pengelolaan. Dalam banyak kasus, mereka menjadi korban penggusuran, pemaksaan
dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sumber-sumber penghidupan rakyat dikuasai
negara dan digadaikan pada modal. Rakyat hanya dijadikan sebagai subjek
penonton dalam seluruh kebijakan dengan basis argumentasi adalah peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertanyaannya, dimanakah posisi rakyat? Bukankah
kita sedang menanti remah-remah keuntungan yang diperoleh modal. Kita sedang
terasing di negeri sendiri.
Herannya, fakta ini tidak pernah dijadikan
sebagai bahan refleksi agar model pengelolaan sumberdaya alam diubah dengan
mengutamakan kepentingan rakyat dan lingkungan hidup. Artinya, pengelolan
sumberdaya alam yang humanis-ekologis menjadi solusi alternatif pemimpin dan
warganya dalam mengelola sumber-sumber penghidupan yang dimilikinya. Berbagai
permasalahan ini menjadi cerminan bahwa kita sedang dimiskinkan oleh sistem
pengelolaan sumberdaya alam yang dikembangkan selama ini. Pertanian,
Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan serta home industry, industri
rumah tangga (tenun-ikat) dan berbagai kerajinan rakyat lainnya mestinya
didorong menjadi modal dan sumber penghidupan yang mendapatkan asupan perhatian
serius dari pemerintah.
Dalam hal ini, semoga para calon Gubernur dan
Wakil Gubernur mengerti dan merasakan penderitaan rakyat yang selama ini
menjadi beban dipundak yang tak pernah terbebaskan, rakyat pun harus lebih
tegas dan berani dalam menentukan pilihan demi NTB lima tahun mendatang, dengan
momentum pemilihan ini, calon Gubernur dan Wakil Gubernur mampu menjadi garda
depan dalam perubahan untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat NTB, bukan
golongan tertentu. Dengan demikian NTB menjadi salah satu provinsi yang menjadi
sorotan utama dalam mengatasi kemiskinan, pendidikan yang bermutu dalam
pengembangan generasi muda, kesehatan yang lebih terjamin dan rakyat yang
mandiri.
Inilah nomor urut dan pasangan calon Gubernur
dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).
Nomor urut 1 pasangan Tuan Guru Bajang (TGB) Dr
HM Zainul Majdi-H Muhammad Amin (TGB-Amin).
Nomor urut 2 pasangan Suryadi Jaya Purnama-Johan
Rosihan (SJP-Johan).
Nomor urut 3 pasangan H Harun Al Rasyid-HL Abdul
Muhyi Abidin (HARUM).
Nomor urut 4 pasangan Dr KH Zulkifli
Muhadli-Prof Dr HM Ichsan (Zul-Ichsan).
Post a Comment
komentar anda sangat berarti bagi kami, terima kasih telah membaca blog Rantauan Lombok Merantau