Pekerjaan Sosial (Social Work)

Kemiskinan “berwayuh wajah”

Banyak disiplin mengklaim memiliki keahlian dalam bekerja dengan individu, keluarga dan kelompok. Namun, hanya sedikit profesi yang memfokuskan pada keberfungsian klien dalam konteks organisasi, masyarakat dan kebijakan, salah satunya adalah Pekerjaan Sosial ( Social Work). Sebagaimana dinyatakan Netting, Kettner dan McMurthry (2004), dalam perspektif Pekerjaan Sosial konsep “orang-dalam-lingkungan” bukan sekadar slogan yang membuat para Pekerja Sosial perlu menyadari pengaruh-pengaruh lingkungan. Melainkan, memberi pesan jelas bahwa dalam kondisi tertentu perubahan sosial hanya bisa dicapai melalui pengubahan lingkungan dan bukan pengubahan orangnya.[1]

Oleh karena itu, meskipun Pengembangan Masyarakat (PM) seringkali didasari oleh kebutuhan dan isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan individu dan kelompok pada aras lokal, PM yang berkelanjutan menekankan pentingnya strategi-strategi Kebijakan Sosial yang beroperasi melebihi pendekatan-pendekatan individu dan kelompok.[2]

“memanusiakan manusia” adalah sebuah icon yang tak tabu bagi kita semua, seringkali mahasiswa (intelektual muda) menyebut bahwa memanusiakan manusia adalah salah satu tujuan luhur agar kehidupan ini damai dan tidak ada lagi perang politik, perang saudara maupun perang antar Negara. Karena memanusiakan manusia lebih diidentikkan dengan perubahan perilaku manusia dari yang tidak baik menuju manusia yang baik, bohong menjadi jujur, sombong menjadi darmawan dan lain sebagainya. Sehingga tak salah jika memanusiakan manusia merupakan sebuah agenda mulia disisi Tuhan. Kenyataan yang kita dapatkan bahwa semakin banyak korupsi yang terjadi dewasa ini bahkan isu pemberantasan kemiskinan hanya sebuah dongeng tinta hitam belaka. Ataukah saat ini hal tersebut sudah dikubur dalam-dalam dipusat bumi? Entah…

Dalam buku “Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat” (Suharto, 2006), penulis berargumen bahwa satu tragedi dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah bahwa pendekatan yang diterapkan seringkali terlalu terkesima oleh, untuk tidak menyatakan sangat mengagungkan, konteks lokal. Sistem sosial yang lebih luas yang menyangkut pembangunan sosial, Kebijakan Sosial, relasi kekuasaan, ketidakadilan jender, ekslusifisme, pembelaan hak-hak publik, dan kesetaraan sosial seringkali kurang mendapat perhatian.[3]

Seakan-akan komunitas lokal merupakan entitas sosial yang vacuum dan terpisah dari dinamika dan pengaruh sistem sosial yang mengitarinya. Penyempitan makna pemberdayaan masyarakat semacam ini, antara lain, bisa dilihat dari dominannya program-program PM yang bermatra usaha ekonomi produktif berskala mikro, seperti “warungisasi” (setiap kelompok sasaran atau warga binaan dilatih atau diberi modal agar dapat membuka warung) atau “kambingisasi” (pemberian kambing kepada kelompok miskin untuk dikelola secara kelompok). Edi Suharto (2006: vii) menyatakan:

Tidak ada yang salah dengan pendekatan lokalisme seperti itu. Hanya saja, tanpa perspektif holistik yang memadukan kegiatan-kegiatan lokal dengan analisis kelembagaan dan Kebijakan Sosial secara terintegrasi, pendekatan pemberdayaan masyarakat bukan saja akan kurang efektif, melainkan pula tidak akan berkelanjutan. Diibaratkan dengan analogi “ikan dan pancing”, maka meskipun kelompok sasaran ( target group ) diberi ikan dan pancing sekalipun, mereka tidak akan berdaya jika seandainya kolam dan sungai yang ada di seputar mereka telah dikuasai oleh elit atau kelompok kuat.[4]

Dalam kenyataan ini, pengembangan konsep yang dibangun oleh pemerintah dewasa pusat maupun daerah dalam mengatasi kemiskinan sesungguhnya tidak pernah ada, bahkan konsep yang dibangun selalu menjadi permasalahan baik dalam tataran elit sehingga terjadi korupsi bersama-sama, maupun tataran rakyat sehingga rakyat tidak pernah bisa menikmati hasil secara maksimal. Misalnya; NTB yang mengagung-agungkan program sejuta sapi hanya sebuah cerita dan sampai saat ini hasil yang diinginkan yakni untuk mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi impor daging sapi tidak pernah dirasakan oleh masyarakat.

Namun kenyataannya, Indonesia adalah negara yang masih menghadapi persoalan kesejahteran yang serius. Ironisnya, kontribusi negara sebagai institusi yang seharusnya memiliki peran penting dalam mensejahterakan warganya, ternyata masih jauh dari harapan. Berbagai masalah ekonomi, sosial dan politik di Indonesia seringkali disebabkan oleh kegagalan negara dalam memainkan perannya dengan baik. Seakan-akan negara tidak pernah dirasakan kehadirannya terutama oleh mereka yang lemah (dhaif) atau dilemahkan (mustadh’afin), yang miskin atau dimiskinkan.[5]

Rendahnya komitmen dan peran negara dalam pelayanan sosial bisa dilihat, antara lain, dari semangat pemerintah yang saat ini tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP). Pasal 2 RUU BHP tersebut, misalnya, dengan jelas menunjukkan “semangat dagang” pemerintah yang membenarkan pihak asing bersama BHP Indonesia mendirikan lembaga pendidikan dengan modal sampai 49 persen. Tanpa sadar, pemerintah sesungguhnya tengah mengubah jati diri Departemen Pendidikan Nasional menjadi Departemen Perdagangan Pendidikan Nasional (lihat Suharto, 2007).[6]

Pertanyaan sederhana…, apakah Indonesia mampu mengatasi kemiskinan dengan ribuan ajudan yang tersebar diseluruh penjuru Indonesia ini?

WAIT AND SEE

Bersambung…!!!

[1] (edi Suharto, PhD. (Disampaikan pada Seminar Nasional “Komunikasi Pembangunan Mendukung Peningkatan SDM dalam Kerangka Pengembangan Masyarakat”, Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia (FORKAPI), IPB Convention Center, Bogor 19 November 2009)).

[2] Ibid

[3] Ibid

[4] Ibid

[5] edi Suharto, PhD. Disampaikan pada Perkaderan Darul Arqom Paripurna (DAP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tahun 2008, Jakarta 18 Januari 2008

[6] Ibid