0 Mobil Mewah dan Baju Dinas: Mengenang Tahun 2003.

 

Sumber Gambar; antaranews.com

saat ini, lebih dari 38 juta atau 23% dari penduduk indonesia hidup dibawah garis kemiskinan dan 12,7 juta diantaranya adalah fakir miskin (Republika, 5 mei 2003). Selain kemiskinan, indonesia juga masih dililit problema pengangguran yang mencapai 38,3 juta jiwa angkatan kerja. Sebanyak 30,2 juta jiwa diantaranya adalah pengangguran terbuka yang mencapai 78,85% (Republika, 21 agustus 2003). Haryanto (12 Tahun), seorang murid SD di kabupaten Garut menggantung diri karena malu tidak mampu membayar Rp. 2.500 untuk kegiatan ekstrakurikuler. Ayahnya adalah buruh pikul di pasal Garut yang penghasilannya sehari Rp. 20.000 (Media Indonesia, 3 september 2003).[1]

Gambaran makro dan mikro di atas menunjukkan masih banyaknya penduduk di Indonesia yang hidup serba kekurangan. Pendidikan, sebagai salah satu kebutuhan dasar dan vital juga masih atau bahkan semakin sulit dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Itu artinya, betapa buramnya potret pembangunan sosial di Indonesia. Memang benar, pembangunan sosial adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Namun, bila kita cermati praktik di Negara lain, Negara maju maupun berkembang, pemerintah mengemban amanat yang besar untuk mengalokasikan dananya bagi sektor sosial secara lebih proporsional.[2]

Sedangkan, pada tahun 2013, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2013 mencapai 28,55 juta orang (11,47 persen) atau meningkat 0,48 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 tercatat 28,07 juta orang (11,37 persen). Perinciannya, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,30 juta orang dari 10,33 juta orang pada Maret 2013 menjadi 10,63 juta orang pada September 2013. Sementara, di daerah perdesaan naik sebanyak 0,18 juta orang (17,74 juta orang pada Maret 2013 menjadi 17,92 juta orang pada September 2013). Selama periode Maret-September 2013, prosentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2013 sebesar 8,39 persen atau naik menjadi 8,52 persen pada September 2013. Sementara, prosentase penduduk miskin di daerah perdesaan meningkat dari 14,32 persen pada Maret 2013 menjadi 14,42 persen pada September 2013. (Republika Online, 3 Januari 2014).[3]

Keterbatasan dana sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan sebagai alasan ketertinggalan ini. Dengan komitmen dan pengaturan yang baik, pemerintah di negara-negara berkembang sesunggunya sudah mampu untuk meningkatkan anggarannya lebih besar lagi bagi pembangunan sosial. Persoalannya kerapkali terletak pada mis-alokasi dan mis-manajemen aggaran pembangunan. Seperti yang dilaporkan banyak media massa, anggaran belanja pemerintah pusat maupun daerah seringkali tidak mengedepankan kepentingan rakyat banyak (lihat Utomo, 2003a). pada KTT ASEAN di Bali 7-8 Oktober, 2003, pemerintah berencana menyediakan mobil BMW seri 7 untuk para kepala negara dan seri 5 untuk pejabat setingkat menteri. Jumlah kepada negara yang akan diundang (berikut negara tamu; China, Jepang, Korea, dan India) adalah sebanyak 14 orang. Apabila setiap negara membawa dua materi, maka akan hadir 28 materi. Harga BMW yang termurah (735Li) adalah Rp. 1,88 M. sedangkan harga termurah BMW seri 5 (tipe 530) adalah Rp. 815 juta. Dengan demikian, dana yang diperlukan untuk kendaraan kepala negara adalah Rp. 26,32 M dan dana untuk para menteri sebesar Rp. 22,82 M.[4]

Prodi mobil mewah dan kamuflase kemiskinan gaya ode Mega ini tampaknya diwariskan dari orde sebelumnya: orde Gus Dur maupun orde baru. Pada KTT G-15 (negara-negara yang terbilang miskin) pemerintah Gus Dur menyediakan 50 mebil mewah (dari rencana sebelumnya 400 unit). Mercedes Benz seri S-500, S-600, ML-320, Audi A-6, Nissan Patrol, dan VW Caravella adalah beberapa merk yang disediakan untuk para delegasi. Untuk para kepala ekonomi negara-negara APEC pada pertemuan di Istana Bogor tahun 1994, pemerintah Soeharto mengimpor 200 mobil mewah, seperti; Mercedes Benz seri S-600 dan BMW 740. Sebelumnya, pada KTT ke-10 Nonblok tahun 1992, pemerintah Soeharto juga mengimpor mobil luks built up seperti Mercedes Benz 300 SEL (110 unit), Volvo 960 (210 Unit), Nissan Patrol (210 unit), dan VW Caravelle (210 unit) untuk para delegasi.[5]

Conscious cruelty pemerintah daerah ternyata sami mawon. Dana rakyat tidak jarang digunakan oleh eksekutif dan legeslatif dengan semena-mena untuk ‘kebutuhan dinas’, seperti rumah dinas, mobil dinas, baju dinas atau paket-paket ‘kadeudeuh’ lainya diluar kewajaran. Di DKI Jakarta, misalnya; anggaran baju dinas untuk 85 anggota DPRD adalah sebesar Rp. 1,04 M dan untuk Gubernur sebesar Rp. 65 juta. Anggaran ini ternyata masih kurang, untuk anggaran berikutnya, anggaran ini diminta lagi sebesar Rp. 434,7 juta. Ketidakwajaran anggaran ini tidak hanya dijakarta. DPRD Riau juga menganggarkan Rp. 850 juta untuk anggotanya yang berjumlah 55 orang (Utomo, 2003b).[6]

BAGAIMANAKAH TAHUN INI, DAN TAHUN SELANJUTNYA DENGAN PRESIDEN BARU BESOKNYA…? WAIT AND SEE…!!!

---

[1] Edi Suharto. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji masalah dan Kebijakan Sosial. (Bandung: ALFABETA, 2010) cetakan kelima. hal. 27

[2] Ibid. hal. 27

[3] http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/01/03/mysfdt-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-bertambah. diakses pada tanggal, 19 Februari 2014.

[4] Edi Suharto. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji masalah dan Kebijakan Sosial…, hal. 28

[5] Ibid. hal. 28

[6] Edi Suharto. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji masalah dan Kebijakan Sosial…, hal. 28